NavigasiKreatif.id, MAKASSAR — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, menerima kunjungan tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam rangka Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2025, Kamis (23/10), di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar.
Tim evaluator yang dipimpin Fanny Setiawan dan Tersisius Bagus Putra disambut langsung oleh Sekda bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pemkot Makassar Didorong Tingkatkan Akuntabilitas Kinerja
Dalam sambutannya, Sekda Zulkifly menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim evaluator. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.
Ia menjelaskan, evaluasi AKIP tahun 2025 menitikberatkan pada tindak lanjut 12 rekomendasi penilaian tahun sebelumnya, termasuk penyempurnaan perencanaan kinerja, penyusunan format standar pengukuran kinerja, serta pemanfaatan laporan kinerja sebagai dasar perencanaan tahun berikutnya.
“Evaluasi ini adalah momen strategis untuk melihat sejauh mana implementasi sistem kinerja diterapkan di setiap perangkat daerah. Semua indikator harus berorientasi pada hasil atau outcome,” tegas Zulkifly.
Evaluasi AKIP 2025 Fokus pada Perbaikan Data dan Indikator
Mantan Kepala Bappeda Makassar itu menambahkan, Pemerintah Kota kini mulai mengoptimalkan teknologi informasi dalam proses pengumpulan dan pemantauan data kinerja agar evaluasi dapat dilakukan secara real time.
“Kita pastikan data valid dan relevan, indikator kinerja terukur dengan jelas, serta formula penghitungan diterapkan secara konsisten. Target tahun depan harus lebih baik dan realistis dibanding capaian sebelumnya,” ungkapnya.
Koordinasi Lintas OPD untuk Perbaikan Berkelanjutan
Kegiatan evaluasi ini turut dihadiri oleh para pimpinan OPD, seperti Inspektorat Kota Makassar, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
Masing-masing OPD menyiapkan data dukung, dokumen perencanaan, dan bukti tindak lanjut untuk dipresentasikan kepada tim evaluator.
Sekda Dorong Birokrasi Adaptif dan Transparan
Lebih jauh, Sekda Zulkifly menekankan bahwa arah kebijakan pembangunan Kota Makassar kini berfokus pada empat pilar utama:
1. Peningkatan layanan dasar,
2. Penguatan ekonomi masyarakat,
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,
4. Pengelolaan lingkungan kota yang berkelanjutan.
“Melalui koordinasi lintas OPD dan sistem digital, kami optimistis tata kelola pemerintahan di Makassar semakin akuntabel dan adaptif terhadap perubahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi AKIP bukan sekadar penilaian, tetapi merupakan momentum perbaikan berkelanjutan menuju birokrasi yang berintegritas dan profesional.
Menuju Makassar yang Makin Akuntabel
Evaluasi AKIP 2025 diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif yang menjadi dasar penyusunan target kinerja Pemerintah Kota Makassar periode 2025–2029.
“Evaluasi ini memberi arah baru bagi penguatan reformasi birokrasi agar pelayanan publik di Makassar makin cepat, tepat, dan terpercaya,” tutupnya. (*)
