NavigasiKreatif.id, MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat regulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Langkah ini menjadi strategi untuk memperkuat ekonomi lokal sekaligus mendorong pelaku usaha di daerah agar tumbuh lebih tangguh.
Pernyataan itu ia sampaikan saat membuka Sosialisasi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Sinergi LKPP dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Kamis (30/10/2025).
“Kami akan memperkuat pendampingan agar UMKM di Makassar lebih berdaya, naik kelas, dan mampu mendukung pembangunan kota,” tegas Munafri.
Setengah Belanja Pemkot untuk Produk Lokal
Munafri menegaskan, 50 persen belanja Pemerintah Kota Makassar diarahkan untuk produk lokal, dan dari jumlah tersebut separuhnya ditujukan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Komitmen kami jelas: separuh belanja pemerintah harus untuk produk lokal, dan 50 persen dari itu wajib untuk UMKM,” ujarnya.
Dengan total belanja daerah sekitar Rp3 triliun, Wali Kota ingin memastikan bahwa perputaran uang APBD dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Makassar.
“Kami sedang membangun komitmen agar setengah dari belanja itu benar-benar dinikmati oleh pelaku usaha lokal,” tambah politisi Partai Golkar itu.
Pemerintah Hadir Sebagai Penyeimbang Ekonomi
Menurutnya, peran pemerintah adalah menjadi penyeimbang agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi. Ia mencontohkan fenomena menjamurnya lapangan paddle tennis di Makassar yang dibangun investor tanpa standardisasi yang jelas.
“Banyak investor membangun tanpa standar baku. Ini yang kami dudukkan bersama agar ada regulasi jelas dan tidak memicu kredit macet di kemudian hari,” jelas Munafri.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi dengan LKPP agar pengelolaan anggaran daerah tetap tepat sasaran dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Pengadaan Elektronik dan Komitmen Transparansi
Sejak tahun 2019, Pemkot Makassar telah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik 100 persen. Bahkan, Makassar menempati peringkat kedua nasional dalam nilai transaksi, yakni mencapai Rp645 miliar.
“Ini bukti komitmen transparansi dan efisiensi kami. Setiap rupiah harus berdampak bagi masyarakat,” ujar Munafri.
Program Jangka Panjang untuk Kemandirian Masyarakat
Ia menegaskan, Pemkot Makassar tidak hanya fokus pada bantuan langsung tunai, tetapi juga program berkelanjutan yang meningkatkan daya beli dan kemandirian masyarakat.
“Misalnya perbaikan jalur distribusi air minum dan inkubator bisnis UMKM yang terbukti meningkatkan omzet,” ungkapnya.
Pemkot juga terus mendorong sertifikasi higienitas produk UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman, serta memperluas akses pembiayaan dan pasar ekspor.
“Ketika produk kita bisa menembus pasar ekspor, artinya tata kelola usaha sudah matang. Itu target jangka panjang kami,” jelasnya
Fokus pada Belanja Lokal, Ekonomi Inklusif, dan UMKM
Di akhir sambutan, Munafri mengingatkan agar pelaku usaha tidak hanya ikut tren, tetapi memahami ekosistem ekonomi dan peluang pasar lokal.
“Strategi bisnis yang kuat lahir dari kedekatan dengan bahan baku dan pemahaman terhadap pasar,” ujarnya.
Dengan regulasi yang kuat, belanja lokal, dan penguatan UMKM, Pemkot Makassar di bawah kepemimpinannya menegaskan arah pembangunan ekonomi yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.
“Fokus kami jelas: belanja lokal, pemberdayaan UMKM, dan tata kelola pengadaan yang akuntabel. Itulah pondasi menuju Makassar tangguh dan berdaya saing,” tutupnya.
Narasumber dan Peserta
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Gerindra Kamrussamad, Sekretaris LKPP RI, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum LKPP, serta para pelaku UMKM Makassar.
