NavigasiKreatif.id, JAKARTA — Di tengah tantangan geografis dan keterbatasan akses pendidikan di wilayah kepulauan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya menghadirkan keadilan pendidikan bagi seluruh warga tanpa terkecuali.
Melalui gagasan Sekolah Rakyat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Pemerintah Kota Makassar berupaya memastikan anak-anak di pulau memiliki kesempatan belajar yang sama dengan mereka yang berada di daratan.
Munafri Bahas Langsung dengan Kementerian Sosial
Untuk merealisasikan gagasan tersebut, Munafri bersama Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufri melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial RI di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Pertemuan berlangsung hangat dan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemensos RI, Robben Rico.
Munafri menjelaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperluas jangkauan pendidikan inklusif serta memperkuat konektivitas layanan sosial di wilayah kepulauan.
“Ini bagian dari komitmen kami di Pemerintah Kota Makassar, mendukung program Presiden menghadirkan Sekolah Rakyat,” ujar Munafri di Jakarta.
“Tujuannya agar setiap anak Makassar, di mana pun mereka tinggal, dapat tumbuh dan belajar dengan kesempatan yang setara,” lanjutnya.
Bahas Desain dan Dukungan Pusat untuk Sekolah Rakyat
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas secara rinci desain pembangunan Sekolah Rakyat di Pulau Sangkarrang.
Munafri berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat kepulauan yang memiliki keterbatasan akses, tetapi menyimpan potensi besar untuk berkembang.
“Kami membahas secara rinci rencana pembangunan Sekolah Rakyat di pulau. Kami berharap hal ini bisa dijadikan pengecualian, karena masyarakat kepulauan juga berhak mendapatkan jaminan pendidikan yang maksimal,” jelasnya.
Meskipun keterbatasan lahan di daratan menjadi kendala, Munafri menilai bahwa wilayah kepulauan justru bisa menjadi peluang untuk menghadirkan fasilitas pendidikan baru.
“Ketersediaan lahan di daratan terbatas, tetapi peluang ada di pulau. Anak-anak di kepulauan tidak boleh tertinggal hanya karena faktor geografis,” tegasnya.
Simbol Kehadiran Negara di Pulau
Wali Kota Makassar itu menegaskan, Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari visi besar menjadikan Makassar kota inklusif dan berkeadilan sosial.
Ia berkomitmen untuk terus melakukan koordinasi lintas kementerian guna memperkuat dukungan kebijakan dan anggaran yang berpihak pada masyarakat kepulauan.
“Kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol negara hadir di tengah masyarakat pulau. Kami ingin memastikan tidak ada anak Makassar yang tertinggal dalam menggapai masa depan,” ujar Munafri.
Langkah ini sejalan dengan upaya Pemkot Makassar memperkuat pemerataan layanan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial.
Kemensos Respons Positif Usulan Pemkot Makassar
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufri, menuturkan bahwa pertemuan tersebut menjadi langkah penting memperjuangkan hak pendidikan masyarakat di wilayah kepulauan.
Menurutnya, Sekjen Kemensos Robben Rico memberikan respons positif atas usulan pembangunan Sekolah Rakyat.
“Saya mendampingi Pak Wali Kota, dan pembahasan kami disambut sangat baik oleh Sekjen Kemensos. Di pulau masih ada lahan kosong yang bisa dimanfaatkan, dan masyarakat sangat membutuhkan sekolah,” ungkap Andi Bukti.
Ia menambahkan, Pemkot Makassar akan terus berupaya agar rencana pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera terealisasi sebagai bentuk pemerataan layanan dasar.
“Pak Wali menegaskan, pulau menjadi prioritas utama dalam pembangunan sosial dan pendidikan di Makassar,” tambahnya.
Selain membahas pendidikan, Kementerian Sosial juga meminta agar Pemkot Makassar menyiapkan skema bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat kepulauan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
“Pihak Kemensos merespons positif. Mereka meminta kami menyiapkan skema bansos bagi masyarakat, terutama menghadapi cuaca ekstrem yang bisa memengaruhi penghidupan warga,” tutup Andi Bukti.
