NavigasiKreatif.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mempercepat penanganan tuberkulosis (TBC).
Senin (29/9/2025), Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengikuti Rapat Koordinasi Nasional secara virtual dari Balai Kota Makassar. Rapat yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu membahas antisipasi keracunan makanan dalam program MBG yang kini berjalan di berbagai daerah.
Selain Mendagri, hadir Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof. Abdul Mu’ti, serta perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN).
Munafri hadir bersama Sekda Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kadis Kesehatan dr. Nursaidah Sirajuddin, Kadis Pendidikan Achi Soleman, dan Kadis Ketahanan Pangan Nirman Nisman Mungkasa.
Pemkot Siapkan Pengawasan Ketat
Munafri menegaskan, Pemkot Makassar siap menjalankan langkah pengawasan dan edukasi lintas dinas agar layanan gizi berjalan aman.
“Sekaligus kami memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian TBC di seluruh wilayah kota,” jelas Munafri.
Ia juga menekankan pentingnya peran TP PKK dan kader posyandu dalam menangani persoalan TBC.
Hingga kini, terdapat 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan penerima manfaat mencapai 138.636 orang. Pemerintah kota juga menunggu Perpres terbaru sebagai acuan teknis.
Standar Gizi dan Sertifikat Higienis
Munafri menambahkan bahwa semua penyedia makanan program MBG wajib memiliki sertifikat higienis sebagai jaminan keamanan pangan.
“Setiap penyedia harus punya sertifikat higienis agar anak-anak mendapat asupan bergizi yang aman,” tegasnya.
Pemkot juga meminta setiap sekolah penerima MBG menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk memastikan pengawasan menyeluruh.
Arahan Menteri Kesehatan
Menkes Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya penerapan protokol baku penanganan keracunan pada program MBG. Ia menyebutkan seluruh dapur SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).
Budi juga mendorong penguatan laboratorium kesehatan daerah dengan alat PCR dan toxicology lab untuk mendeteksi bakteri maupun zat kimia secara cepat.
“Kerja sama semua pihak, mulai sekolah, puskesmas, hingga pemerintah daerah, menjadi kunci menjaga keamanan pangan anak-anak,” pungkas Budi.
