NavigasiKreatif.id, MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memperjuangkan sejumlah aspirasi masyarakat pesisir dan kepulauan kepada pemerintah pusat. Aspirasi tersebut ia sampaikan langsung kepada Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, yang melakukan kunjungan kerja di Balai Kota Makassar, Kamis (28/8/2025).
Munafri menegaskan, kebutuhan dasar warga pulau harus segera mendapat perhatian serius. Tiga hal yang ia soroti meliputi ketersediaan listrik, pembangunan dermaga, dan akses pendidikan yang layak melalui pendirian Sekolah Rakyat.
> “Listrik PLN di pulau-pulau kita masih belum maksimal. Dermaga sangat dibutuhkan untuk mobilitas warga dan perekonomian. Selain itu, Sekolah Rakyat bisa mencegah anak-anak putus sekolah,” kata Munafri.
Sekolah Rakyat Jadi Solusi Pendidikan Anak Pulau
Munafri mengusulkan agar Sekolah Rakyat dibangun di salah satu pulau di bawah kewenangan Pemkot Makassar. Menurutnya, pembangunan di daratan kota sulit dilakukan karena keterbatasan lahan.
“Kami ingin ada satu pulau dijadikan pusat pendidikan, mulai dari SD, SMP hingga SMA. Dengan begitu, anak-anak bisa melanjutkan sekolah tanpa terhenti di tengah jalan,” jelas Munafri.
Ia menambahkan, keberadaan sekolah tersebut perlu ditunjang dengan jaringan listrik, infrastruktur pendukung, serta insentif bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan.
Warga Kepulauan Masih Bergantung pada PLTD
Saat ini, Kota Makassar memiliki delapan pulau berpenghuni dengan sekitar 12 ribu jiwa. Namun kebutuhan energi masih mengandalkan PLTD yang sangat bergantung pada distribusi solar.
“Kalau distribusi solar terhambat, pasokan listrik otomatis terhenti. Karena itu, kami terus mencari solusi agar PLN bisa memaksimalkan kebutuhan energi di pulau,” ujar Munafri.
Munafri Ajak SKPD hingga Parpol Atasi Persoalan Sampah
Selain isu kepulauan, Munafri menekankan persoalan sampah yang menumpuk di TPA Antang sebagai tantangan besar. TPA seluas 19 hektare dengan ketinggian timbunan 16–17 meter dinilai rawan menimbulkan risiko lingkungan.
“Kalau tidak dikelola dengan teknologi tepat, risikonya bisa berbahaya bahkan bisa meledak. Karena itu, kami mendorong pengolahan sampah sejak dari rumah tangga agar hanya residu yang masuk ke TPA,” jelasnya.
Pemkot Makassar telah mengoptimalkan TPS 3R, bank sampah, serta partisipasi masyarakat. Bahkan, Munafri mengajak SKPD hingga partai politik untuk ikut membina warga di tingkat RT agar pengelolaan berjalan efektif.
Pemerintah Pusat Siapkan Skema Nasional Bangun 33 Incinerator
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, merespons positif aspirasi tersebut. Ia menyebut pemerintah pusat sedang menyiapkan pembangunan 33 unit incinerator di sejumlah daerah dengan kapasitas minimal 1.000 ton per hari.
“Selama ini masalah sampah terkendala regulasi dan pembiayaan. Namun pemerintah sedang merevisi Perpres agar lebih sederhana dan menarik bagi investor. Skema ini tidak hanya mengurangi beban TPA, tapi juga menghasilkan listrik yang dibeli PLN,” jelas Eddy.
Pertemuan ini turut dihadiri jajaran MPR RI, di antaranya Staf Khusus Khairurrizqo, Staf Khusus Rizki Al Jufri, serta Staf Ahli Edi Agus. Dari Pemkot Makassar hadir Sekretaris Daerah Zulkifly Nanda dan Kepala DLH Helmy Budiman.
Eddy memastikan, pemerintah pusat akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sebagai bagian dari agenda nasional, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kepulauan.
