NavigasiKreatif.id, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar bergerak cepat mengatasi persoalan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menerima Komisi D DPRD Kota Makassar di Balai Kota, Kamis (24/7/2025), membahas upaya menyeluruh agar semua anak mendapat akses pendidikan.
Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, bersama anggota Andi Suhada Sappaile, Rezki Nur, A Odhika Cakra Satriawan, Eshin Usami Nur Rahman, Adi Akbar, dan Budi Hastuti.
“Pemerataan kuota sekolah menjadi fokus utama. Kita tidak ingin ada lagi anak-anak yang tertinggal hanya karena sistem zonasi atau keterbatasan daya tampung,” tegas Munafri.
Optimalisasi Sekolah dan Kolaborasi dengan Swasta
Munafri menegaskan bahwa Pemkot akan memaksimalkan pemanfaatan sekolah-sekolah yang selama ini kurang diminati dan membuka kerja sama dengan sekolah swasta untuk menampung siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
Langkah strategis lain yang diambil, yakni mengirim Kepala Dinas Pendidikan langsung ke Jakarta untuk memastikan proses penambahan rombongan belajar (rombel) mendapatkan pengakuan dari Kementerian.
“Kami tidak ingin ada siswa yang tidak masuk Dapodik karena prosedur yang salah. Semua harus ditangani sejak awal dan sesuai aturan,” lanjutnya.
Pemerataan dan Penolakan Intervensi
Wali Kota juga mengkritik fenomena intervensi dalam pemilihan sekolah. Menurutnya, penempatan siswa harus berdasarkan sistem yang adil, bukan tekanan dari pihak tertentu.
“Jangan bicara penambahan rombel kalau sekolah lain masih kosong. Pemerataan lebih penting dari sekadar memenuhi sekolah favorit,” ujarnya.
DPRD Dukung Langkah Pemkot9
Ketua Komisi D DPRD, Ari Ashari Ilham, mendukung penuh langkah Pemkot. Namun, ia menyoroti ketimpangan akses sekolah di beberapa wilayah seperti Mamajang, Mariso, dan Tamalate.
Sebagai solusi, Pemkot akan menambah armada transportasi pelajar di wilayah-wilayah sulit dijangkau. Selain itu, skema subsidi pendidikan juga tengah dibahas untuk menguatkan peran sekolah swasta sebagai mitra strategis.
“Intinya, semua anak berhak sekolah, baik di negeri maupun swasta,” tegas Ari.
858 Siswa Belum Tertampung
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, menyebutkan masih terdapat 858 siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
“Sekolah-sekolah favorit di daerah padat memang penuh. Tapi masih ada sekolah dengan daya tampung yang belum maksimal. Ini yang akan kita optimalkan,” ungkapnya.
DPRD juga mendorong opsi pembangunan unit sekolah baru dan regrouping di kawasan padat penduduk sebagai solusi jangka panjang.
“SPMB adalah wajah keadilan pendidikan di kota ini. Kita harus progresif dan solutif,” tutup Ari.